Guna Jaga Tradisi Emas Olimpiade

Anindya: Stakeholder Olahraga Kudu Sinergi

Menpora Dito Ariotedjo (keempat kanan) saat menyampaikan pandangannya dalam dialog bertajuk, Menjaga Semangat Kolektif Menuju Merah Putih Berkibar, di Jakarta, Senin (25/03/2024). (Foto: Istimewa)
Menpora Dito Ariotedjo (keempat kanan) saat menyampaikan pandangannya dalam dialog bertajuk, Menjaga Semangat Kolektif Menuju Merah Putih Berkibar, di Jakarta, Senin (25/03/2024). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Perhelatan Olimpiade 2024 Paris tinggal hitungan bulan. Guna menggelorakan dan menyemangati para atlet yang akan tampil di olahraga bergengsi tersebut, Chef de Mission (CdM) Olimpiade Paris menggelar forum silaturahmi sebagai masukan.

Chef de Mission (CdM) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan di Olimpiade Paris 2024, kontingen Indonesia harus menjaga tradisi memperoleh medali emas. Untuk itu, perlu­nya sinergi antara stakehold­er yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan induk organisasi yang memper­siapkan atlet terbaiknya.

“Semangat untuk meraih medali emas, tentu bukan muluk-muluk tapi kita ingin mempertahankan tradisi supaya Indonesia Raya terus berkuman­dang,” kata Anindya Novyan Bakrie dalam sambutan silatur­ahmi sekaligus forum bertajuk, Menjaga Semangat Kolektif Menuju Merah Putih Berkibar, di Jakarta, Senin (25/03/2024).

Menurutnya, saat ini Indonesia telah mengamankan tujuh tiket menuju Olimpiade Paris. Ketujuh atlet yang telah mengantongi tiket ke Paris yaitu, Arif Dwi Pangestu (panahan), Diananda Choirunisa (panahan), Rifda Irfanaluthfi (senam), Fathur Gustafian (menembak), Desak Made Rita Kusuma Dewi (panjat tebing), Rahmad Adi Mulyono (panjat tebing), dan Rio Waida (selancar).

Kontingen Merah Putih masih berpeluang bertambah dari se­jumlah cabang olahraga (cabor) yang masih menjalani kualifikasi seperti angkat besi, atletik, re­nang, panjat tebing, bulutangkis hingga panahan yang masih berlangsung hingga akhir Juni.

Ditanya mengenai target di Olimpiade 2024, Anindya Bakrie yang juga Ketua Umum Federasi Akuatik Indonesia tersebut enggan memasang tar­get medali. Namun, ia berharap kontingen Indonesia mampu jauh lebih berprestasi dan men­gumandangkan Indonesia Raya dibandingkan dengan edisi Olimpiade sebelumnya.

“Kami di CdM tentu berkoor­dinasi erat dengan NOC karena ada satgas sendiri untuk kualifi­kasi dan tentu punya persiapan analisa Olimpiade Paris. Pasti harapan setiap insan Indonesia menginginkan (perolehan med­ali) lebih baik daripada sebelum­nya,” ujar Anindya.

Menpora Dito Ariotedjo mengatakan, persiapan menuju Olimpiade 2024 Paris bulan Juli nanti sampai saat ini ma­sih dalam tahap yang intensif dan para atlet terus berjuang untuk bisa lolos kualifikasi. “Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kita dalam menghadapi ajang olah­raga terbesar di dunia ini,” ujar Menpora Dito.

Baru-baru ini Kemenpora juga telah memberikan dukungan me­lalui bantuan pemerintah untuk pemusatan latihan nasional, seb­agai bukti komitmen kami dalam meningkatkan prestasi olahraga di ajang Olimpiade. Para at­let yang berjuang harus terus mendapat dukungan psikologis dan mental dalam bertanding. Pemerintah akan terus memberi dukungan maksimal kepada atlet yang akan berprestasi di Olimpiade.https://nutriapel.com/wp-admin/

Pakai Teknologi Terbaru, KJP Kuching Sukses 200 Operasi Lutut dalam 7 Bulan

Perayaan kesuksesan 200 operasi lutut dalam 7 bulan oleh KPJ Kuching. (Foto: Istimewa)
Perayaan kesuksesan 200 operasi lutut dalam 7 bulan oleh KPJ Kuching. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Salah satu Grup Rumah Sakit Kumpulan Perubatan Johor (KPJ) Healthcare Malaysia, Rumah Sakit Spesialis KPJ Kuching di Serawak, mencapai tonggak sejarah besar dalam bedah ortopedi, dengan menyelesaikan operasi lutut yang ke-206 menggunakan teknologi bantuan robot terbaru yang disebut ROSA’ dalam waktu 7 bulan. Presiden dan Direktur Utama KPJ Healthcare Chin Keat Chyuan mengatakan, ini adalah komitmen pihaknya dengan memberikan rawatan yang berteknologi tinggi yang mengutamakan kesembuhan pasien.

Pencapaian ini tidak hanya menyuguhkan komitmen KPJ Healthcare untuk mengadopsi teknologi inovatif yang meningkatkan kesehatan pasien dan efisiensi operasional dalam jaringannya, tetapi juga menandai momen penting dalam sejarah perawatan kesehatan di Pulau Kalimantan.

“Dengan mengintegrasikan teknologi ROSA ke dalam layanan KPJ Kuching, Grup telah menunjukkan komitmennya terhadap perawatan terdepan yang berpusat pada pasien. Inisiatif merintis di wilayah ini tidak hanya menetapkan standar baru untuk keunggulan bedah dalam penggantian lutut total (TKR), tetapi juga menegaskan kembali komitmen kami untuk memajukan standar perawatan kesehatan dan memberikan hasil yang luar biasa bagi pasien kami,” ujar Chin Keat Chyuan, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/3).

Keberhasilan program ROSA dirayakan pada acara 200 Lompatan, Sejuta Senyuman: Perjalanan Luar Biasa KPJ Kuching dengan ROSA (200 Leaps, A Million Smiles: KPJ Kuching’s Remarkable Journey with ROSA), yang dimeriahkan oleh Wakil Menteri Utama untuk Kesehatan Masyarakat, Perumahan, dan Pemerintahan Lokal Datuk Amar Professor Dr. Sim Kui Hian, Wakil Presiden Zimmer Biomet, Asia Tenggara, dan Asia Selatan Ng Tze Mau, Presiden dan Direktur Utama KPJ HealthcareChin Keat Chyuan, tim manajemen senior Grup dan dokter bedah ortopedi dari rumah sakit spesialis KPJ.

Adopsi teknologi ROSA di KPJ Kuching telah merevolusi operasi TKR dengan teknik invasif yang minimal yang telah menyebabkan waktu pemulihan lebih cepat dan meningkatkan kesehatan pasien. Dari Agustus 2023, ketika ROSA pertama kali dibawa ke KPJ Kuching, hingga Februari 2024, rumah sakit mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah operasi TKR yang sukses, dengan lonjakan 28,7 persen dibandingkan dengan jangka waktu yang sama setahun sebelumnya, mencapai total prosedur baru sebanyak 360 tindakan.

Peningkatan substansial ini mencerminkan efektivitas ROSA dan dedikasi KPJ Healthcare untuk mengadopsi solusi canggih untuk perawatan pasien. Integrasi teknologi ROSA tidak hanya meningkatkan presisi bedah tetapi juga secara signifikan meningkatkan pengalaman pemulihan bagi pasien, yang mencerminkan rasa percaya diri dan kepuasan yang kuat di antara mereka.

KPJ Healthcare berada di garis depan dalam menggabungkan teknologi medis mutakhir, sebuah komitmen yang dicontohkan kemitraan strategis Grup dengan Zimmer Biomet, pelopor perangkat dan teknologi medis global. Kolaborasi ini telah memungkinkan KPJ Kuching untuk mengadopsi ROSA, sebuah inovasi terkemuka dalam operasi penggantian lutut.

“Kemitraan kami dengan Zimmer Biomet telah menjadi hal yang sangat penting, menandai langkah KPJ Kuching menuju keunggulan medis dengan teknologi ROSA. Ini bukan hanya tentang teknik barum Ini adalah lompatan dalam kualitas perawatan yang kami berikan, seperti yang terlihat pada hasil tindakan yang meningkat dan kepercayaan diri yang tinggi diungkapkan oleh pasien setelah operasi,” jelas Chin Keat Chyuan.

“Melihat ke depan, keberhasilan yang dicapai sejauh ini hanyalah langkah awal dalam perjalanan kami menuju peningkatan kualitas perawatan. Setelah melampaui angka 200 operasi TKR yang teratasi melalui ROSA di KPJ Kuching, kami bertujuan untuk memperluas tingkat perawatan ini pada seluruh jaringan rumah sakit kami di seluruh negeri, menetapkan standar baru dalam perawatan kesehatan yang memadukan inovasi mutakhir dengan kasih sayang yang berpusat pada pasien,” ujar Chin.

Dr. Lee Woo Guan, sebagai ahli bedah ortopedi terkemuka di KPJ Kuching, memainkan peran penting dalam integrasi dan keberhasilan teknologi ROSA untuk prosedur TKR. Keahlian dan komitmennya sangat penting dalam meningkatkan pelayanan pasien, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat keberhasilan bedah rumah sakit. KPJ Healthcare merangkul tenaga medis tingkat lanjut dan memberikan hasil pasien yang luar biasa.

“Saya merasa senang dengan keberhasilan teknologi robotik yang membantu pengobatan lutut dan memberikan dampak positif bagi pasien. Transformasi teknologi ini bukan sekadar merayakan pengobatan dan secara langsung dapat meningkatkan kesembuhan pasien. Saya sangat bangga dengan upaya yang diberikan oleh tim bedah kami di Rumah Sakit KPJ Healthcare, yang membantu pasien dari awal hingga akhir pengobatan.” ucap Dr Lee Woo Guan.

Pada waktu yang sama, KPJ Healthcare juga menyelenggarakan acara Sungkey atau Berbuka Puasa dan memberikan santunan pada anak yatim piatu panti asuhan dari Rumah Amal Nur Murni dengan menyerahkan zakat dari KPJ Kuching sebesar 72 ribu ringgit Malaysia atau sekitar Rp 250 juta.https://nutriapel.com/wp-admin/

Top, Kementerian ESDM Borong 4 Penghargaan Pada Ajang PR Award 2024

Kementerian ESDM sabet Gold Winner pada Puncak acara PR Indonesia  Awards (PRIA) 2024,  di Denpasar Bali, Kamis (7/3).
Kementerian ESDM sabet Gold Winner pada Puncak acara PR Indonesia Awards (PRIA) 2024, di Denpasar Bali, Kamis (7/3).

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih empat penghargaan dalam ajang kompetisi kehumasan PR Indonesia Awards (PRIA) 2024. 

Salah satunya, Gold Winner untuk Kategori Goverment Program PR “Kampanye Program Transisi Energi”. Penghargaan tersebut, diberikan pada puncak acara PR Indonesia Awards (PRIA) 2024, di Denpasar Bali, Kamis (7/3). 

PRIA merupakan kompetisi kehumasan yang diselenggarakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kehumasan pemerintah dan badan publik di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, se-Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, penghargaan ini menjadi barometer kinerja komunikasi dan kehumasan sekaligus suatu capaian yang terus dipertahankan oleh Kementerian ESDM.

“Terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan program-program yang kreatif dan bermanfaat sekaligus menjadi ujung tombak komunikasi Pemerintah, khususnya di sektor ESDM kepada publik,” ujar Agus usai menerima penghargaan.

Agus mengungkapkan, humas Kementerian ESDM kedepannya akan terus berkolaborasi dan mengutamakan komunikasi dan penyampaian informasi yang mudah dipahami dan diterima oleh publik .

“Kami akan terus mendorong agar humas pemerintah, khususnya di Kementerian ESDM, untuk terus bekerja kreatif dan inovatif menciptakan program komunikasi yang betul-betul berdampak untuk publik dan masyarakat,” imbuhnya.

Selain Gold Winner, Kementerian ESDM juga mendapat penghargaan Bronze Winner Kategori Kanal Digital, Media Sosial Instagram, Bronze Winner – Kategori Kanal Digital, Media Sosial TikTok dan Kategori Best Presenter Kinara Ayu Hati Imananda Putri.

PR Indonesia menghadirkan 16 juri yang kompeten diterjunkan untuk menilai seluruh karya public relations (PR), baik dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis, akademisi, hingga PR Guru. Penjurian berlangsung selama empat hari, dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2024 melalui daring.

Penyelenggaraan PRIA tahun ini menerima 699 karya dari 219 institusi. Karya-karya tersebut terentang dalam berbagai kategori, seperti Owned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program PR, Departemen PR, dan Komunikasi CSR. https://nutriapel.com/wp-admin/

Kementan, BRIN, Dan Peragi Teken MoU Akselerasi Swasembada Gula

Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah (dua kanan) saat penandatanganan kerja sama bersama BRIN dan Peragi, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Istimewa
Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah (dua kanan) saat penandatanganan kerja sama bersama BRIN dan Peragi, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menyelenggarakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan MoU dengan Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi).

Kerja sama ini dimaksudkan untuk percepatan swasembada gula dan sebagai upaya mendukung produksi dan produktivitas komoditas tebu dan penyediaan bioetanol sesuai dengan Perpres 40 Tahun 2023.

Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan pada penandatanganan kerjasama ini, dilanjutkan dengan Fokus Group Diskusi (FGD) tentang Evaluasi Pembangunan Pabrik Gula dan Penyediaan lahan untuk penambahan luas areal tebu.

FGD ini untuk menyusun upaya dan langkah strategis dalam mengejar target swasembada gula konsumsi tahun 2028, gula industri di tahun 2030 dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati.

“Sesuai arahan Presiden, kita lakukan percepatan untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi dan industri dengan berbagai strategi,” demikian dikatakan Andi dalam acara penandatangan kerjasama dan FGD tersebut yang diselenggarakan di Ruang Rapat Ditjen Perkebunan, Jakarta, Rabu kemarin (13/3/2024).

Andi menjelaskan strategi yang dilakukan di antaranya mempertahankan lahan existing tebu dan mencari lahan baru di pulau Jawa dan luar Jawa untuk perluasan areal tebu. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan BRIN serta Peragi.

“Ini agar inovasi teknologi untuk kita lakukan percepatan serta pengembangan bioetanol tebu ini segera tercapai,” jelasnya.

Andi menambahkan, strategi percepatan swasembada gula dan penyediaam bioetanol yakni perlunya melakukan percepatan teknologi dan memperkuat riset, khususnya meningkatkan produktivitas tebu.

Ini menjadi dasar kerjasama sekaligus mengundang para instansi dan stakeholder dalam FGD.

“Hal ini tentunya untuk sama-sama mendiskusikan strategi kedepannya untuk percepatan peningkatan produksi bahkan swasembada gula konsumsi, industri serta penyediaan bioetanol ke depannya,” bebernya.

Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Ditjen Perkebunan, M. Rizal Ismail menjelaskan sesuai rencana untuk percepatan swasembada gula konsumsi dan gula industri akan dibangun 30 pabrik gula (PG) baru.

Hingga FGD ini dilaksanakan sudah direncanakan pembangunan PG baru sebanyak 12 PG. “Dan sebanyak 3 PG yang akan direaktifasi dan kurang lebih 8 PG yang akan ditungkatkan kapasitas produksinya,” ungkanya.

Karena itu, Rizal menegaskan MOU dengan Peragi dan perjanjian kerjasama dengan BRIN dimaksudkan sebagai strategi untuk mewujudkan tugas Menteri Pertanian sebagaimana pasal 5 Perpres Nomor 40 Tahun 2023.

Pertama, meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada petani tebu dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tebu giling yang berdayang saing.

Kedua, meningkatkan akses pendanaan melalui lembaga keuangan kepada petani tebu. Dua tugas ini yang diperkuat dan akselerasi sehingga dilakukan MoU dengan Peragi dan perjanjian kerja sama dengan BRIN.

“Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dilantik kembali Presiden Jokowi, langsung memberikan tugas kepada Ditjen Perkebunan untuk akselerasi implementasi Prepres Nomor 40 Tahun 2023 tersebut. Yaitu segera wujudkan swasembada gula dengan melakukan perluasan lahan tebu dan minimal membangun 30 pabrik gula,” pinta Rizal.

Dalam FGD ini, Tim Ditjen Perkebunan dan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) menyampaikan laporan kegiatan Survey dan Groundcheking potensi serta kesesuaian lahan untuk perluasan tebu.

Dari 5 Provinsi yang di Survey dan Groundcheking yaitu Provinsi yakni NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat mendapatkan potensi lahan untuk perluasan areal tebu kurang lebih sebesar 200.000 hektar.

Adapun Pejabat yang menandatangani MOU antara Peragi dan Ditjen Perkebunan yaitu Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah dan Ketua Umum Peragi, Prof. Andi Muhammad Syakir.

Sementara pejabat yang menandatangani perjanjian kerjasama antara BRIN dan Ditjen Perkebunan yaitu Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah dan Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, BRIN, Puji Lestari.https://nutriapel.com/wp-admin/

BPK Ditunjuk Lagi Jadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana (depan kiri) pada Sidang Majelis IMO. (Foto: BPK)
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana (depan kiri) pada Sidang Majelis IMO. (Foto: BPK)

RM.id  Rakyat Merdeka – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali ditunjuk menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2024-2027. 

Penunjukan ini berlangsung dalam sidang Majelis IMO ke-33 yang digelar di Main Hall, Kantor Pusat IMO, London, Inggris, Jumat (1/12).

Sekitar 175 negara Anggota menghadiri sidang Majelis tersebut dan secara bulat memutuskan untuk menunjuk kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO termasuk di dalamnya, World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) tahun 2024-2027.

Sebelumnya, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal IMO termasuk di dalamnya WMU dan IMLI pada periode 2020-2023. Selama periode tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme serta menerapkan standar tertinggi untuk menjaga kualitas audit. 

“BPK RI juga telah memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas manajemen IMO,” jelas Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, pada Sidang Majelis IMO tersebut. 

Nyoman juga mengatakan, BPK akan terus meningkatkan kualitas pemeriksaan demi mendukung IMO dalam meraih visi dan misinya.

Penunjukan kembali BPK sebagai Pemeriksa Eksternal IMO dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman BPK sebagai Pemeriksa Eksternal lembaga internasional saat ini dan sebelumnya, yaitu pada International Atomic Energy Agency (2016-2021), IMO (2020-2023) termasuk di dalamnya WMO dan IMLI, serta World Intellectual Property Organization (2024-2029).

Kabar terbaru, BPK juga terpilih menjadi Pemeriksa Eksternal pada Inter-Parliamentary Union (2023-2025). Dengan peran sebagai Pemeriksa Eksternal berbagai lembaga internasional, BPK juga dipercaya menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB atau Chair of UN Panel of External Auditors (2022-2023). Penunjukan kembali tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional atas kapasitas dan kapabilitas BPK untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Kinerja Organisasi Internasional. 

Pada hari yang sama, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan IMO pada Kategori C untuk periode 2024-2025. Kedua prestasi ini semakin mengukuhkan posisi dan eksistensi Indonesia di dunia internasional.https://nutriapel.com/wp-admin/

Retno Temui China, Hentikan Kekerasan Di Gaza Dengan Genjatan Senjata Permanen

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan khusus dengn Menlu China Wang Yi. (Foto: Tangkapan layar video Instagram/ retno_marsudi)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan khusus dengn Menlu China Wang Yi. (Foto: Tangkapan layar video Instagram/ retno_marsudi)

RM.id  Rakyat Merdeka – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menggelar pertemuan khusus dengan Menlu China Wang Yi merespons pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu yang ingin melanjutkan operasi militer penuh di Gaza, setelah gencatan senjata berakhir.

Pertemuan itu digelar di sela-sela Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB, di New York, Rabu (29/11). Untuk diketahui, China saat ini memegang tongkat presidensi DK PBB.

Retno mengatakan Indonesia mendorong DK PBB melakukan tiga aksi. Pertama, pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik.

Kedua, penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang harus betul-betul dilakukan. 

Ketiga, pentingnya gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman.

“Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan two-state solution. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut,” ujarnya. 

Menlu Retno mengatakan sejumlah Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) turut hadir di pertemuan DK PBB di New York untuk menunjukkan dukungan OKI terhadap Palestina. Pertemuan bertepatan dengan Peringatan Hari internasional Solidaritas bagi Rakyat Palestina. 

Dia bilang bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut mandat yang diberikan Pemimpin OKI dalam KTT di Riyadh 11 November lalu untuk menggunakan semua upaya guna mencari penyelesaian situasi di Gaza.

“Mengingat hari ini kita peringati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” ujarnya.

Di forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB, Retno secara terbuka menyampaikan ketidakmengertiaannya jika DK PBB membiarkan Netanyahu kembali membombardir Gaza. Ia meminta DK PBB mencegah terulang kembalinya kekerasan tersebut.

“Saya hadir kembali di pertemuan DK PBB karena saya ingin berada di sisi yang benar dari sejarah, yaitu membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina,” ujarnya.

Selain itu, Retno melakukan pertemuan dengan Menlu China Wang Yi untuk membahas situasi di Gaza. Ke China, selaku presidensi DK PBB saat ini, Retno menyampaikan kekhawatirannya pada peningkatan serangan kepada warga Palestina di Tepi Barat.https://nutriapel.com/wp-admin/

Menteri Teten: Penerbitan Standardisasi Dukung Industri Knalpot Aftermarket Tumbuh

Menkop UKM Teten Masduki (tengah) dalam acara Demo Day Knalpot Aftermarket di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (25/3/2024). (Foto: Dok. Kemenkop UKM)
Menkop UKM Teten Masduki (tengah) dalam acara Demo Day Knalpot Aftermarket di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (25/3/2024). (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pasca maraknya penindakan knalpot bising atau brong oleh kepolisian, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) untuk berkolaborasi mendukung perkembangan industri komponen otomotif, salah satunya UKM knalpot aftermarket yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Salah satunya terkait kolaborasi penyusunan adanya standarisasi untuk knalpot aftermarket.

Tercatat berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Knalpot Indonesia (AKSI) 2023, lebih dari 300 ribu perajin knalpot aftermarket di seluruh Indonesia memiliki jumlah transaksi harian mencapai 7.000 unit dengan omzet sebesar Rp 6 miliar.

“Industri kreatif otomotif knalpot ini cukup besar potensi dan nilainya, karena melibatkan 300 ribu produsen hingga penyerapan tenaga kerja yang besar. Jika kita bisa menyuplai 10 persen saja industri otomotif dunia lewat produk knalpot ini, pasti akan sangat besar kontribusinya,” kata Teten dalam acara Demo Day Knalpot Aftermarket di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dikatakan Teten, Indonesia memiliki masalah lapangan kerja dari sisi industri. Sementara Pemerintah, masih kesulitan menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga harus didukung dengan penggunaan produk lokal melalui industri dalam negerinya.

“Memang ada aturan terkait kebisingan knalpot. Polisi melakukan penegakan hukum ditangkap jika melanggar dan ditindak sudah betul tapi jangan sampai merugikan industrinya,” ucapnya.

Ia juga meminta, agar bengkel-bengkel yang ada perlu diedukasi terkait pemberian layanan yang tak merusak industri knalpot terstandardisasi.

Teten pun mengapresiasi, kehadiran komunitas dan K/L yang terus berkomitmen dalam menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung ekonomi rakyat.

“Namun semua mesti patuh pada aturan supaya produk UKM bisa bersaing dengan produk industri besar dan produk global,” ujarnya.

Meski Indonesia belum memproduksi mobil nasional, dengan kontribusi UKM yang memproduksi salah satu komponennya seperti knalpot ini, diharapkan Indonesia bisa masuk dalam proses industrialisasi sebagaimana yang diamanatkan Presiden Jokowi.

“Semua harus berkomitmen untuk mengembangkan industri knalpot aftermarket,” kata Teten.

Selaras dengan pertumbuhan industri otomotif pada 2023, industri otomotif tumbuh 7,64 persen lebih tinggi dibanding kinerja industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sebesar 4,69 persen yoy.

Selain itu, ekspor CBU meningkat sebesar 25 persen dari tahun ke tahun, sehingga capaian pada kuartal I tahun 2023 menjadi 3,15 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Akibat kurangnya pemahaman terhadap knalpot produksi UKM ini justru berpotensi pada penindakan oleh pihak berwenang.

Menurut AKSI, terjadi penurunan angka penjualan hingga mencapai 70 persen akibat penindakan penggunaan knalpot aftermarket yang dicampuradukkan dengan knalpot brong.

Ketua AKSI Asep Hendro Kusumo menyebut, dampak penindakan ini terhadap knalpot aftermarket telah mengakibatkan sekitar 70-80 persen rumah produksi terpaksa melakukan PHK terhadap para pekerjanya.

Padahal, sekitar 22 brand/merek knalpot kreatif lokal tergabung dalam AKSI mempekerjakan mencapai belasan ribu karyawan.

Hal itu secara nyata menunjukkan industri knalpot aftermarket berkontribusi besar dalam membuka kesempatan dan menyerap tenaga kerja.

Bahkan hingga menembus pasar luar negeri yang membuktikan produk lokal bisa bersaing dengan produk luar negeri.

“Untuk itu kami memohon solusi dan dukungan dari semua pihak, berharap Pemerintah dan AKSI bisa merumuskan standardisasi knalpot agar industri ini semakin berkembang,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemenperin Reni Yanita mengatakan turut mendukung adanya standardisasi produk knalpot aftermarket dan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan agar produsen mematuhi aturan yang disusun.

“Dengan aturan ini, ke depan perlu ada standar yang baku. Pendampingan UKM dan bimbingan teknis terus dilakukan agar knalpot yang dipasarkan harus memenuhi aturan,” ujarnya.

Senada disampaikan Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran Korlantas Mabes Polri Kombes Pol Matrius berharap, agar standardisasi tersebut segera terbit.

“Pada prinsipnya kami mendukung penggunaan knalpot dalam negeri yang perlu segera diberi label SNI, serta lulus uji kebisingan dan lulus uji tipe, sehingga spesifikasi teknik terpenuhi,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo menambahkan, pihaknya siap menerbitkan standardisasi bagi knalpot aftermaket.

“Jika mengikuti kebutuhan masyarakat, kalau kita mau kejar tahun ini bisa segera diterbitkan (standardisasi knalpot),” katanya.        

Demo Day Knalpot

Sementara itu, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, Kemenkop UKM telah berdiskusi dengan AKSI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait rencana penyusunan standardisasi untuk knalpot aftermarket.

Menurutnya, knalpot aftermarket buatan UMKM ini telah memenuhi dan memperhatikan ambang batas yang telah diatur dalam Permen KLHK Nomor 56 Tahun 2019 bahwa batas kebisingan adalah 80 desibel (dB) untuk motor dengan kubikasi 80-175 cc, dan 83 dB untuk motor di atas 175 cc.

“Industri knalpot aftermarket ini merupakan UMKM yang memiliki potensi yang sangat baik sehingga harus didukung melalui regulasi yang sederhana dan efisien. Selanjutnya kami akan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga,” ungkap Hanung.

Untuk itu, Kemenkop UKM bersama AKSI dan K/L terkait menggelar kegiatan Demo Day Knalpot yang bertujuan untuk mempromosikan produk knalpot yang diproduksi UKM, serta upaya pendampingan UKM tersebut agar lebih berdaya saing.

Pameran produk knalpot aftermarket diikuti oleh 11 UMKM yang terdiri dari BEST 3, ARM, LONE RIDER, WRX, AHRS, ROB 1, SKR, R 9, PROLINER, dan DAENG.https://nutriapel.com/wp-admin/

Seluruh PPLN Kuala Lumpur Jadi Tersangka

KPU Klaim Tak Terganggu Tahapan PSU Jalan Terus

Komisioner KPU bidang Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin. (Foto: NG Putu Wahyu Rama/RM)
Komisioner KPU bidang Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin. (Foto: NG Putu Wahyu Rama/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemilu, tidak mengganggu pemutakhiran data pemilih.

“Mereka sudah dinonaktifkan sejak sebelum ditetapkan menjadi tersangka di Bareskrim Polri,” jelas Komisioner KPU bidang Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

KPU, kata Afif, sudah menyampaikan perkembangan status tujuh anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, pemberhen­tian ketujuh anggota itu harus melalui DKPP.

“Kalau penonaktifan atau pemberhen­tian sementara itu di posisi kita (KPU),” ujar mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu.

Selama persidangan di DKPP, kata Afif, akan dikawal KPU Pusat. Sebab, mereka masih dinonaktifkan sementara. Dia mengatakan, putusan dari proses di DKPP akan menentukan status tu­juh PPLN Kuala Lumpur, Malaysia tersebut.

“KPU berkomitmen menyelesaikan semua permasalahan pada Pemilu 2024 agar tidak menimbulkan spekulasi bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur sengaja dipermainkan untuk kecurangan. Pokoknya kita rapikan se­muanya,” tegas Afif.

Selain itu, Afif memastikan pemung­utan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia tetap sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

“Bismillah (PSU)-nya sesuai target tanggal 9-10 Maret,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, PSU di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari. Yaitu, pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kotak Suara Keliling (KSK).

“Walaupun yang direkomendasikan Bawaslu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK,” ujar Hasyim.

Hasyim mengatakan, PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode TPS dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, kata Hasyim, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Keesokan harinya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

“Diharapkan sampai dengan 12 Maret sudah ada rekapitulasi penghitungan su­ara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri,” ujar Komisioner KPU dua periode ini.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, PSU di Kuala Lumpur akan diawali den­gan pemutakhiran data pemilih. Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) membludak hing­ga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur,” katanya.https://nutriapel.com/wp-admin/

Banyak Surveyor Merangkap Konsultan Politik

Yang Mana Hasil Survei Paling Akurat

Salah satu hasil survei Capres-Cawapres. (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)
Salah satu hasil survei Capres-Cawapres. (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024, lembaga survei semakin sering merilis surveinya. Anehnya, meski metodologinya sama, jumlah respondennya sama, daerah-daerah yang dijadikan sampel juga sama, tapi hasilnya beda-beda. Ada yang memenangkan Capres Nomor 2, ada yang mengunggulkan Capres Nomor 3, ada juga yang jagokan Capres Nomor 1. Mana hasil survei yang paling akurat? Ini yang bikin rancu karena ada banyak surveyor yang merangkap jadi konsultan politik Capres. Sehingga, independensinya diragukan, objektivitasnya pun dipertanyakan.

Benarkah ada lembaga survei merangkap sebagai konsultan? Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah, tak menampiknya. Dia menyatakan, tidak ada masalah lembaga survei merangkap menjadi konsultan politik. Yang penting, lembaga survei itu, mampu menjaga kepercayaan publik dengan integritas moral dan profesionalnya.

“Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang lembaga survei menjadi konsultan politik,” kata Toto, Rabu (23/11/2023).

Toto menyatakan, lembaga-lembaga survei besar dunia seperti Gallup di Amerika Serikat juga merangkap sebagai konsultan politik. Lembaga ini berfungsi untuk memandu kandidat dalam bergerak, juga mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan.

“Survei juga memandu berapa amunisi yang diperlukan untuk bertarung dengan merujuk data popularitas dan elektabilitas kandidat yang diperoleh,” paparnya.

Dia pun terang-terangnya, LSI Denny JA “mendampingi” sejumlah kandidat, dari nasional sampai daerah. Toto mencontohkan pada Pilpres 2009, LSI Denny JA mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebulan sebelum hari H, LSI Denny JA sudah berani menyampaikan bahwa SBY akan menang satu putaran.

“Dan hasilnya, ternyata benar. Begitu juga saat mendampingi Jokowi,” papar Toto.

Kata dia, kalau LSI Denny JA asal-asalan hanya karena ingin menyenangkan klien, hasilnya akan salah. “Mungkin sejak itu LSI Denny JA sudah berada di alam kubur,” imbuhnya.

Namun, kondisi ini mendapat kritik keras dari Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani. Kata dia, hasil survei yang dirilis akhir-akhir ini semakin tidak masuk akal.

“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas Capres dan Cawapres yang semakin tidak masuk akal. Kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei, apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” ucapnya, keterangan yang diterima Rakyat Merdeka.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah lalu menyinggung soal kampanye menang satu putaran melalui survei. Kata dia, keinginan menang satu putaran sah-sah saja sebagai bagian dari injeksi energi bagi tim kampanye dan pendukung. “Menjadi persoalan serius ketika agitasi itu didukung dengan survei dan publikasi survei, yang sebenarnya adalah mengkampanyekan pasangan Capres dan Cawapres tertentu,” ucapnya.

Dia menyebut, setidaknya ada dua tujuan lembaga survei melakukan hal tersebut. Pertama, berharap pemilih mengikuti langkah mayoritas publik. Kedua, menyediakan justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara untuk memenangi kontestasi.

Hasil survei seperti ini dikeluhkan tim kampanye dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Mereka pun mengaku sudah tidak percaya dengan hasil survei yang dipublikasikan.

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunanto, menyoroti ada survei yang mengukur intelektualitas seseorang dengan menggunakan persepsi publik. Kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, survei seperti itu tidak masuk akal.

“Saya kira survei semacam itu sangat membunuh karakter,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nanto ini.

Ia berharap lembaga survei menjaga integritas dan turut mengedukasi publik. “Jangan mengarahkan masyarakat pada asumsi yang mendiskreditkan. Lembaga survei bukan lembaga untuk pemenangan,” tegasnya.

Dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Pelatih Timnas AMIN, Ahmad Ali, berkali-kali mengeluhkan independensi lembaga survei. Waketum Partai NasDem ini mengaku sudah tak percaya dengan lembaga survei. Pasalnya, hasil survei selama ini menempatkan pasangan AMIN di urutan paling rendah.

Menurutnya, hasil survei itu tidak sesuai realita. Sebab, saat melakukan safari ke daerah, pasangan AMIN selalu dipenuhi massa. Karena itu, Ahmad Ali berkesimpulan survei hanya untuk penggiringan opini publik saja. “Rasanya saya menjadi orang yang sakit jiwa kalau harus mempercayai itu,” kata Ahmad Ali.

Semenatara, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengatakan, lembaga survei bersama media, mestinya ikut menjadi penyangga demokrasi. Dalam konteks tersebut, lembaga survei melakukan ikut memberikan literasi kepada publik. 

Bolehkah lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik? Kata dia, tidak ada masalah jika lembaga survei mengambil pesanan sebagai konsultan politik. Namun, ia memberikan catatan, lembaga survei itu harus mengumumkan statusnya sebagai konsultan. Termasuk mengumumkan dana yang diperolehnya untuk survei, agar menjadi bahan pertimbangan publik dalam mencerna hasil survei.

“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Apa yang masuk ranah publik harus memiliki akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Siti Zuhro, saat dikontak Rakyat Merdeka, Kamis (23/11/2023).

Yang terjadi saat ini, lanjut dia, lembaga survei tidak menyampaikan hal tersebut kepada publik. “Jangan abu-abu. Karena ini bisa dianggap sebagai kebohongan publik. Lembaga survei jangan dicampuradukkan dengan memberi saran. Kalau tak mau menjadi lembaga independen, jangan bagikan hasilnya ke rakyat. Karena akan ada bias. Serahkan saja langsung ke user,” pungkasnya.https://nutriapel.com/wp-admin/

Pemerintah Janji Perbaiki Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Wakil Presiden Wapres K.H. Ma’ruf Amin pada Puncak Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional HPMI 2023 yang digelar secara hibrida oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI dari Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023). (Foto: Ist)
Wakil Presiden Wapres K.H. Ma’ruf Amin pada Puncak Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional HPMI 2023 yang digelar secara hibrida oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI dari Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pekerja migran Indonesia (PMI) telah memberikan kontribusi penting kepada bangsa dan negara ini sebagai penyumbang devisa terbesar kedua. Pemerintah pun terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pelindungan terhadap PMI.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Puncak Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2023 yang digelar secara hibrida oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Lebih lanjut, Wapres pun memaparkan langkah-langkah strategis yang diperlukan.

“Pertama, seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait agar berkolaborasi untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas dan terampil, utamanya tersertifikasi secara internasional,” urainya.

Kedua, Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI agar memperkuat konvergensi program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi PMI, khususnya keahlian dan keterampilan pekerja migran.

“Selanjutnya, sosialisasikan program dan regulasi dengan lebih baik,” sebutnya.

Wapres juga mengingatkan pentingnya inovasi dan terobosan dalam tata kelola, pengawasan, serta perlindungan PMI.

Keempat, ia berpesan secara khusus kepada para pekerja migran dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk pandai dan bijak menyesuaikan diri. Sebab, menurut Wapres, mereka membawa citra dan nama baik bangsa Indonesia.

“Patuhi peraturan di tempat ada berdiam. Terapkan pepatah air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut,” pintanya.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan poin-poin yang perlu didorong oleh pemerintah dalam kerangka mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera, antara lain, (1) pembebasan biaya penempatan PMI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta (2) pengalokasian dana abadi bagi PMI.

“Mereka boleh bekerja di luar negeri, tapi negara harus menjamin, tidak ada masalah sosial yang dihadapi oleh keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan yang terputus yang dialami oleh anak-anak pekerja migran Indonesia,” ujar Benny.

Merujuk rilis pers BP2MI, HPMI diperingati setiap 18 Desember dengan mengacu pada deklarasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (melalui Resolusi Nomor 45/158) pada 18 Desember 1990 di New York Amerika Serikat. Konvensi ini diinisiasi negara-negara pengirim buruh migran untuk merumuskan standar perlindungan khusus bagi buruh migran secara global.

Dalam acara ini, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir.https://nutriapel.com/wp-admin/